Tulungagung,JP news. Program berkesinambungan yang dijalankan oleh pemerintah desa jarakan kecamatan gondang kabupaten Tulungagung, dalam membuat perencanaan guna menumbuhkan ekonomi, salah satunya adalah pembangunan rest area..Dalam melaksanakan program ini , desa jarakan menggunakan sistem multi year dimana seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan terminisasi anggaran.
Sumber utama pendanaan adalah Dana desa yang telah teraktualisasi melalui proses RKP Des, Musrenbang,dan tertuang dalam APBDES, yang dilaksanakan dengan RKP des. Keterbatasan pendanaan yang selama ini ditemui dalam melakukan proses pembangunan, memaksa kreatifitas dari pemangku desa setempat, salah satunya dengan Bantuan keuangan dari kabupaten maupun provinsi, nilai yang fantastis dan menjadi stimulan untuk penyempurnaan pembangunan, alhasil proses ini bisa lebih cepat merealisasikan program pembangunan itu.
Dari total penerimaan dana dari unsur apapun tak terlepas dari pengelolaan yang bebasis keterbukaan informasi publik.
Dalam penggunaan anggaran sesuai dengan RAB dan pengembangan tehnis lapangan, dengan segala penyesuaian, PPN = 11 Persen dan Pph = 3 persen adalah wajib dikeluarkan sebagai tanggung jawab penggunaan anggaran negara, musrenbangdes ,
perencanaan , gambar tehnis serta biaya survei semua tertera dalam LPJ,jadi semua kegiatan dilakukan secara proporsional sesuai dengan perencanaan.
UMKM dengan berbagai geliat ekonomi desa di sajikan di rest area desa, fatayat dan muslimat yang menjadi penggerak kegiatan, di sengkuyung oleh pemerintah desa, yang selalu mensuport segala bentuk kegiatan masyarakat.
Penyediaan fasilitas umum yang ada di area mbale seduh, antara lain Toilet, kamar mandi, yang elegan menambah potensi pengembangan wahana ini, ruang pertemuan yang berada dilantai dua diupayakan untuk mendukung kelengkapan fasilitas, yang bisa digunakan untuk menjadi tempat pertemuan dan lain lain, semua ini di laksanakan dengan menggunakan dana desa secara bertahap.
Suad subagio selaku kepala desa ketika ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis, 28 Desember 2023,memaparkan, pembangunan ekonomi yang berbasis kemasyarakatan, dilakukan dengan keterbukaan, dengan niatan membangun desa tanpa ada kepentingan pribadi,
” Semua pembangunan ini dilaksanakan dengan berbagai sumber anggaran, untuk menghindari macetnya pembangunan yang sudah terencanakan, kita harus melakukan sharing program dengan anggaran anggaran, semisal bantuan propinsi, dan perlu diketahui masyarakat, semua progam kerja yang menggunakan anggaran negara diwajibkan membayar pajak, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan semestinya”, paparnya.
Dalam kesempatan itu Suad Subagio, juga mengatakan, pembangunan desa bisa berjalan apabila niatan berdesa adalah murni untuk mewujudkan progam sesuai visi misi pembangunan desa, dengan segala kemanfaatannya. (Hur)
via Berita
