Investasi, JAKARTA – Perhitungan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun resmi diatur ulang oleh pemerintah sebagai kelanjutan dari omnibus law UU Cipta Kerja. Besaran perhitungan pesangon bagi korban PHK dan pensiunan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP No. 35 tahun 2021 ini menyebutkan pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak adalah kewajiban pengusaha kepada pekerja. Dikutip Selasa, 11 Agustus 2021, nilai yang dibayarkan berupa sejumlah uang sebagai penghargaan perusahaan kepada pekerja. 

PP No. 35 mengatur besaran pesangon karyawan diatur berdasarkan masa kerja. Rincian pesangon karyawan ini adalah: 

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon 1 bulan upah,
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah, 
  • Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan upah,
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan upah, 
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan upah,
  • Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, pesangon 6 bulan upah,
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, pesangon 7 bulan upah,
  • Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, pesangon 8 bulan upah, dan
  • Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, pesangon 9 bulan upah.

PP No. 35/2021 juga mengatur karyawan yang pensiun ataupun kena PHK mendapatkan uang penggantian masa kerja dengan perincian: 

  • Masa kerja 3  tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapat uang penggantian masa kerja 2 bulan upah,
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 3 bulan upah, 
  • Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 4 bulan upah,
  • Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 5 bulan upah, 
  • Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 6 bulan upah;
  • Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 7 bulan upah,
  • Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, mendapatkan uang penggantian masa kerja 8 bulan upah,
  • Masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan uang penggantian masa kerja 10 bulan upah.

BACA JUGA: Cara Menabung, Mencairkan, & Cek Saldo Tabungan Emas Pegadaian

PP Ketenagakerjaan 2021 ini juga menegaskan kembali adanya uang penggantian hak. Pada pasal 40 ayat 4 PP No. 35 tahun 2021, maka besaran penggantian hak meliputi Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang ketempat pekerja diterima bekerja (home based) dan hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja. 

Contoh: Pekerja yang di PHK setelah Kerja 5 Tahun dengan upah Rp 3,5 juta, maka pesangonnya adalah? 

Komponen 1, PHK:  6 bulan upah

Komponen 2, masa kerja: 2 bulan upah

Maka pesangon PHK setelah 5 tahun kerja dengan UU Cipta Kerja adalah: 

(Rp 3,5 juta x 6 bulan upah) + (Rp 3,5 juta x 2 bulan) + uang penggantian hak = Rp 28 juta + uang penggantian hak (jika masih ada)

BACA JUGA: Cara Mengatasi Error Aplikasi BPJSTKU milik BPJS Ketenagakerjaan

Lalu apakah untuk pekerja yang mengundurkan diri mendapatkan pesangon? 

Pasal 50 PP No. 35 tahun 2021 secara jelas menyebutkan pesangon tidak didapatkan oleh pekerja yang mengundurkan diri. Disebutkan pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. 

“Uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” ulas ayat b pasal 50. ***

via tempias