Investasi, JAKARTA- PT  KB Bukopin Tbk (IDX: BBKP) hari ini, Jumat, 13 Agustus 2021 mengumumkan penambahan utang baru. Penambahan utang ini dilakukan dengan mengeluarkan dua seri obligasi baru dengan total Rp 2 Triliun. 

Penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan Bank KB Bukopin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2 triliun dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi subordinari berkelanjutan III Bank Bukopin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun,” tulis perseroan dalam keterbukaan informasi, Jumat, 13 Agustus 2021. 

Pada tahap awal perusahaan akan mengeluarkan obligasi berkelanjutan I dengan target dana Rp 1 triliun dan oblilgasi subordinari berkelanjutan III dengan target dana Rp 1 triliun. Masa penawaran umum obligasi berlangsung hingga 24 Agustus 2021. Sedangkan masa pencatatan pada Bursa Efek Indonesia akan dilaksanakan 10 September 2021. 

Rencananya, dana yang terkumpul dari obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha terutama dalam pembiayaan kredit UMKM kredit konsumer  kredit kepemilikan rumah dan kendaraan. BBKP menyatakan untuk bisa membeli obligasi ini, investor setidak-tidaknya harus menyetor Rp 5 juta.

Saat ini KB Bukopin masih dalam posisi rugi. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, per 31 Desember 2020 BBKP mencatatkan rugi hingga Rp 3,25 triliun. Penurunan ini disumbang oleh berkurangnya pendapatan bunga kredit dan peningkatan NPL akibat terdampak pandemi. 

Saat ini KB Bukopin merupakan bank yang berada di bawah kendali konglomerasi KB Kookmin Bank. KB Kookmin merupakan bagian dari KB Financial Group yang berbasis di Korea Selatan. Kb Kookmin memiliki jaringan di beberapa negara Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. 

Sebelum berada di bawah kendali KB Kookmin, BBKP bernama Bank Bukopin dan berada di bawah kendali Bosowa Group lewat PT Bosowa Corporindo. Namun, masuknya KB Kookmin dari Korea telah mengubah struktur kepemilikan hingga akhirnya Bosowa Group melepas kendali dari KB Bukopin. 

Bank Bukopin merupakan bank yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Awalnya Bank ini bernama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971.

Bukopin kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990. Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Bank Bukopin kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Pada 2020, Bukopin kedatangan investor baru dari Korea Selatan yaitu KB Kookmin lewat Right Issue.  Kehadiran KB Kookmin yang kemudian ditetapkan OJK sebagai pemegang saham mayoritas ditolak oleh Group Bosowa dan melakukan perlawanan. 

Meski begitu OJK tetap mengeluarkan sikap dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.64/KDK.02/2020 yang dikeluarkan pada  24 Agustus 2020. Surat ini berisi penetapan tidak lulusnya Bosowa jadi pemegang saham pengendali BBKP,  dan mewajibkan Bosowa untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus.

Perlawanan Bosowa berlanjut dengan membawa keputusan OJK ke PTUN Jakarta, Pada Januari 2021, PTUN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Bosowa dan membatalkan surat OJK. 

BACA JUGA: Menakar Saham UVCR dan Kedatangan Pieter Tanuri

OJK melawan dan mengajukan gugatan ke PT TUN. Hasilnya, pada Mei 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menyatakan hasil fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk tetap sah.Keputusan itu ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) nomor 65/B/2021/PTTUN.JKT. 

Usai keluarnya putusan PTTUN, Bosowa dan KB Kookmin akhirnya menempuh jalan damai. Beberapa poin islah adalah bahwa kedua pihak akan bersama-sama memajukan Bukopin dan melupakan ketidaksepahaman di masa lalu. Meski begitu, islah ini tidak membatalkan putusan OJK karena belum ada pengumuman baru dari otoritas. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso  dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot belum mengkonfirmasi terkait sikap OJK terkait pelaksanaan keputusan. Begitu juga, saat Investasi mengkonfirmasi mengenai alternatif kebijakan yang akan diambil OJK terhadap posisi Bosowa Group di KB Bukopin setelah tanggal jatuh tempo pada 24 Agustus 2021 nanti. 

Dinamika di internal BP Bukopin (IDX: BBKP) rupanya juga tercermin dari fluktuasi harga saham BBKP di lantai bursa. Sejak Januari 2021, harga saham BBKP naik turun bak roller coaster. 

Harga saham BBKP mencapai titik tertinggi pada pertengahan Januari dengan mencapai Rp 774. Pada Mei dan Juni harga saham BBPK melandai di Rp 406. Barulah pada Agustus 2021 harga saham kembali melonjak hingga di atas Rp 600. Pada penutupan perdagangan Kamis, 12 Agustus 2021, saham BBKP ditutup pada Rp 595. 

Sejak Januari 2021, Bosowa telah melepas sebagian kepemilikan saham dari KB Bukopin sesuai amanat dari OJK. Pada akhir Juli 202, jumlah kepemilikan saham Bosowa di KB Bukopin tinggal 8,51 persen. Angka itu turun dibandingkan posisi April 2021  yang mencapai 9,7 persen. 

Sekarang, sepekan menjelang tenggat pelepasan saham sesuai keputusan OJK, akankah Bosowa berhasil melepas semua saham dan memanfaatkan momentum kenaikan harga saham? Atau akankah ada kejutan lainnya dari Bosowa Group dan OJK?

via tempias